Pro-Kontra Sistem Pemilu Proporsional Terbuka. JAKARTA, HUMAS MKRI – Berlakunya Pasal 168 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara langsung telah mereduksi kedudukan partai politik dari posisinya selaku kontestan pemilu. Hal ini disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra dalam sidang yang digelar pada Rabu (08/02/2023) di Ruang Sidang Pleno MK.
Dia menyebut tidak ada larangan khusus dalam pencalonan kader partai politik lain sebagai capres-cawapres. "Ya kami tidak masuk ke ranah itu, tapi kita lihat syarat-syarat pendaftaran KPU kan tidak ada yang melarang, bahwa kemudian kita tidak boleh ada kader atau anggota partai lain yang dicalonkan," ujar Dasco kepada wartawan di KPU pada Rabu
Upaya kaderisasi partai politik bisa dilakukan dengan baik hanya jika dalam proses pelaksanaannya memegang beberapa prinsip berikut ini. 1. Terbuka. Tahap kaderisasi harus bisa diikuti oleh seluruh anggota parpol. Semua anggota harus punya kesempatan yang sama untuk mendapat pelatihan atau kegiatan lain yang berlaku dalam proses kaderisasi. 2.
Partai politik buruk karena kadernya sering bermasalah. Yang terlihat saat ini di Indonesia, kebanyakan kader politik di Indonesia tersandung masalah korupsi. Bagaimana partai politik menjadi harapan rakyat jika sistem kaderisasinya tidak menciptakan pribadi-pribadi yang berintegritas.
Jakarta - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan syarat yang harus dipenuhi Ridwan Kamil jika ingin bergabung menjadi kader. gubernur jabar News Nasional Jumat, 14 Oktober 2022 - 23:18 WIBSejak awal Partai Demokrat itu tidak pernah menjadikan syarat sebagai Mas Ketum AHY menjadi cawapres itu menjadi syarat dalam membangun kerja sama politik. Tetapi bahwa kalau kemudian ada aspirasi kader yang menginginkan Ketumnya atau Mas AHY sebagai cawapres itu adalah sesuatu yang logis ya, sesuatu yang lumrah.Karena kader yang maju untuk pileg ini merupakan kader potensial," tegasnya. Target minimal 11 kursi DPRD Jembrana pemilu 2024, naik 5 kursi dari pemilu tahun 2019. Pada pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, Partai Golkar mengusung Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna berpasangan dengan I Nengah Tamba dari Partai Demokrat.
BERITAMERDEKA.net - Partai politik baru bermunculan jelang Pemilu 2024. Namun, mereka harus memenuhi sejumlah syarat untuk bisa menjadi peserta Pemilu 2024. KPU telah menetapkan masa pendaftarannya pada 1-7 Agustus 2022.
Partai politik hari ini akan cenderung melakukan kaderisasi dengan memperhatikan bonafitas, karena di era saat ini dimana demokrasi telah berkembang Bersama dengan pragmatisme Masyarakat maka partai pelu "bahan bakar" untuk menjalankan mesinya, bahan bakar tersebut adalah bonafitas atau cuantitas baik berupa kekuatan modal ataupun kekuatan sosial.
.
